LATIHAN SOAL TWK TATA NEGARA DAN PEMBAHASAN 2021

Latihan Soal TWK Tata Negara dan Pembahasan 2021/2022 merupakan bagian dari contoh soal CPNS TWK Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Soal Tes Wawasan Kebangsaan termbagi menjadi beberapa materi soal ujian, salah satunya adalah materi Soal Tata Negara. Tes Wawasan Kebangsaan adalah tes pertama yang di ujiankan pada soal CAT CPNS, kemudian diikuti dengan soal CAT TIU dan Soal CAT TKP.

Tujuan dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) - Tata Negara adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam mengimplementasikan materi Tata Negara sebagai ASN.

Contoh Latihan Soal TWK Tata Negara

1. Berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, kecuali .....
A. hukum tata usaha negara
B. hukum pidana
C. hukum Undang-undang
D. hukum dagang
E. hukum perdata

2. Dalam negara hukum terdapat asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tersebut adalah .....
A. asas tertib penyelenggaraan negara
B. asas akuntabilitas
C. asas kepastian hukum
D. asas profesionalitas
E. asas proporsionalitas

3. Pernyataan di bawah ini mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah, kecuali .....
A. Negara berdasarkan ketuhanan
B. Negara berdasarkan kekuasaan
C. Negara berdasarkan sistem konstitusi
D. Negara berdasarkan kekuatan rakyat
E. Negara berdasarkan sistem absolutisme

4. Berdasarkan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa pengawasan dalam lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga, pengawasan secara internal dilakukan oleh .....
A. Presiden
B. Menteri Hukum dan HAM
C. Komisi Yudisial
D. Makamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi

5. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah .....
A. Perpres
B. Undang-undang
C. Keputusan presiden
D. Ketetapan MPR
E. UUD 1945

6. Landasan yuridis bangsa Indonesia untuk melakukan kerja sama antar negara adalah .....
A. Pasal 16 UUD 1945
B. Pasal 15 UUD 1945
C. Pasal 14 UUD 1945
D. Pasal 11 UUD 1945
E. Pasal 10 UUD 1945

7. Jika legislatif memutuskan untuk mendanai program subsidi pertanian, radio nasional, dan program pinjaman usaha kecil, manakah dua program lain yang bisa diberikan dana adalah .....
A. perbaikan pelabuhan dan program musik sekolah
B. persiapan badai dan bandara internasional
C. perbaikan pelabuhan dan bandara internasional
D. perbaikan pelabuhan dan persiapan badai
E. persiapan badai dan program musik sekolah

Pembahasan Contoh Soal TWK Tata Negara

1. Kunci Jawaban C
Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: hukum tertulis yang dikodifikasikan (hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata usaha negara) dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden kepres).

2. Kunci Jawaban C
Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara. Tujuan dari asas ini adalah menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
3. Kunci Jawaban C
Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Negara berdasarkan sistem konstitusi.

4. Kunci Jawaban D
Sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Hal yang sama pun kemudian, kewenangan pengawasan perilaku hakim dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang mandiri dan sederajat, yang pengaturannya, dinyatakan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
5. Kunci Jawaban E
Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Undang Undang Dasar Tahun 1945.

6. Kunci Jawaban D
Landasan yuridis bangsa Indonesia untuk melakukan kerja sama antar negara adalah Pasal 11 UUD 1945. Bunyi Pasal 11 UUD 1945:

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibatyang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. 

7. Kunci Jawaban A
Dua program lagi yang masih bisa di danai oleh Legislatif adalah perbaikan pelabuhan dan program musik sekolah.

Share :